Ilustrasi Pajak. [Foto: Istimewa]
Jakarta [JDN] – Reformasi struktural harus didukung reformasi fiskal dengan cara mengutamakan pola spending better yang berfokus pada belanja prioritas untuk pelayanan publik, melakukan intensifikasi, dan ekstensifikasi perpajakan. Termasuk pengelolaan pembiayaan yang semakin hati-hati, kreatif, efektif, dan berkelanjutan.

“Optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui reformasi administrasi dan reformasi kebijakan perpajakan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rsaat menyampaikan pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022, pada Sidang Paripurna DPR, Senin (31/5/2021).

Menkeu mengatakan, pemerintah menyadari, penerimaan perpajakan yang berkontribusi sangat signifikan dalam pendapatan negara perlu dipulihkan seiring dengan proses pemulihan ekonomi.

Di tengah proses pemulihan ekonomi, upaya pencapaiannya masih akan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, Menkeu mengapresiasi pandangan dari para perwakilan fraksi DPR RI terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara. Menkeu sependapat dengan para anggota Dewan agar target perpajakan harus dapat dicapai dan rasio perpajakan harus ditingkatkan.

Secara umum, kata dia, optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh dengan menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko; memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; dan menyesuaikan regulasi perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian.

Menkeu juga menegaskan, penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah dilakukan melalui lima pilar, yaitu yang mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, penguatan kualitas belanja dalam negara dalam kerangka reformasi fiskal terus dilakukan untuk mendukung efektivitas penanganan Covid-19 dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mendukung reformasi struktural, mendorong subsidi, dan bansos agar lebih tepat sasaran dan efektif, serta terus mendorong penguatan desentralisasi fiskal dan penguatan sinergi antara APBN dan APBD.

“Belanja akan diprioritaskan pada penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal, penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat yang adaptif, penguatan kualitas pendidikan yang menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, dan dalam pembangunan infrastruktur yang mempercepat transformasi ekonomi, serta perbaikan birokrasi yang lebih efektif dan efisien,” jelas Menkeu seperti dikutip laman Kementerian Keuangan, 31 Mei 2021.

Menkeu menambahkan, guna meningkatkan kualitas belanja maka reformasi penganggaran harus terus dilanjutkan. Transformasi subsidi dan bansos harus dilanjutkan dengan lebih tepat sasaran dan efektif, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal akan terus dilakukan. [PR/YS]