Jakarta [JDN] – Pandemi Covid-19 telah menyadarkan kita pentingnya penggunaan data jumlah besar dalam rangka memaksimalkan efektivitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Data kesehatan berfungsi penting untuk contact tracing dari pasien Covid-19 yang telah teridentifikasi dan vaksinasi tepat sasaran.

Namun, di sisi lain, penggunaan data kesehatan haruslah diimbangi penerapan pelindungan yang memadai. Ironisnya, berdasarkan hasil penelitian Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam) yang dipaparkan dalam webinar bertajuk “Diskusi Publik: Memastikan Pelindungan Privasi Dalam Tata Kelola Data Kesehatan di Indonesia”, masih terdapat banyak permasalahan yang harus direspons oleh para pemangku kepentingan, terutama pemerintah.

Apalagi, saat ini terlalu banyak aplikasi data Kesehatan. Pascapandemi Covid-19, proses pemantauan atas tubuh dan data kesehatan semakin meningkat. Khususnya dalam pengelolaan data kesehatan yang terkait dengan penanganan Covid-19, terjadi pemanfaatan dan tata kelola kesehatan yang melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian sekaligus melalui aplikasi yang berbeda-beda.

Peneliti ELSAM Alia Yofira Karunian mencontohkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang dioperasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Kementerian BUMN, dan Indonesia Health Alert Card (eHAC) yang dikelola Kementerian Kesehatan. “Belum lagi kemudian aplikasi serupa yang dikelola oleh sejumlah pemerintah daerah,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.

Ia mempertanyakan, apa perbedaan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi eHAC dan aplikasi PeduliLindungi? Sebab keduanya mengumpulkan data yang sama untuk tujuan yang sama, yaitu contact tracing yang dilakukan oleh Kemenkes.

Menurut Alia, banyaknya aplikasi yang dioperasikan oleh pemerintah untuk mengelola data Covid-19 tidak mencerminkan adanya penerapan prinsip minimisasi data (data minimization), yang berpotensi pada terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi.

Mengenai isu ini, dr. Anas Ma’ruf, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, menyampaikan, sudah ada wacana aplikasi tunggal dengan jaminan keamanan.

“Sekarang ini eHAC sedang mau kita integrasikan [ke PeduliLindungi] sebagai platform tunggal agar kita dapat mengawasi bersama penyebaran Covid-19 ini,” jelasnya.

Selain dari banyaknya aplikasi data kesehatan, pengelolaan data kesehatan terkait Covid-19 juga melibatkan pihak ketiga di luar pemerintah. Pihak swasta menjadi salah satu pihak yang terlibat di dalam pengelolaan data kesehatan, termasuk Telkom sebagai penerima analytics end point dari data yang dikelola melalui aplikasi PeduliLindungi dan startup di sektor kesehatan dalam program vaksinasi.

Keterlibatan pihak swasta ini menimbulkan perhatian khusus dari Elsam, terutama apa saja tindakan yang dilakukan pihak swasta dalam mengelola data kesehatan tersebut, dalam kapasitasnya sebagai pemroses data.

“Penting juga untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh Telkom digunakan hanya untuk tujuan contact tracing atas perintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak diproses untuk tujuan lainnya,” ujar Alia.

Merespon hal itu, Anas Ma’ruf menegaskan, pihak swasta yang mendukung pengelolaan data kesehatan diikat dengan Perjanjian Kerjasama (PKS). Salah satu klausul dalam PKS adalah kerahasiaan wajib dijaga, baik selama perjanjian berlangsung maupun setelah perjanjian selesai.

“Telkom telah resmi ditunjuk oleh pemerintah dan mereka tidak boleh menggunakan data ini selain digunakan untuk vaksinasi,” pungkasnya.