Jakarta (JDN) – Pemerintah memperluas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada periode 4 Mei sampai 17 Mei 2021, dan memperluas kebijakan pembatasan tersebut ke 30 provinsi.

Perluasan dengan menambah lima provinsi, yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Barat, dan Papua Barat sehingga total 30 provinsi.

“Dengan perpanjangan ini, maka sudah ketujuh kalinya pemerintah memberlakukan PPKM Mikro. Pembatasan telah berhasil secara signifikan menekan tingkat penularan COVID-19 ,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Ilustrasi. Kegiatan PPKM Mikro mendapat pembatasan hingga ke Kabupaten dan Kota. (Foto: Mulia Nasution)

Pemerintah juga terus melakukan upaya menekan laju penularan COVID-19 dengan fokus kepada sepuluh provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi dan kasus aktif tertinggi. Penanganan akan fokus hingga tingkat kabupaten/kota.

Sepuluh provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatra Barat (Sumbar), Jambi, Jawa Barat (Jawa Barat), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Di Kepri itu Bintan dan Kota Batam; di Riau itu Bengkalis, Kampar, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu; sedangkan Bengkulu itu Kepahiang, Kota Bengkulu; Lampung di Lampung Timur, Lampung Utara; kemudian Babel adalah Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang,” ujar Airlangga seperti dikutip dari setkab.go.id

Kemudian Kalbar di Sintang, Sumbar di Agam dan Kota Padang, Jambi di Batanghari, NTB di Kota Mataram, serta Jabar di Bandung, Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Sumedang.

Dalam PPKM Mikro ketujuh ini, tidak ada perubahan aturan dengan periode sebelumnya. Namun pemerintah memberi penegasan bahwa di tempat-tempat hiburan yang memiliki fasilitas publik, wajib menerapkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker.

“Kapasitas okupansi di tempat-tempat hiburan yang memiliki fasilitas publik maksimal 50 persen.” Kata Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) juga mengumumkan terjadi perbaikan dari hasil penanganan pandemi COVID-19 selama PPKM Mikro ke-enam pada 20 April hingga 3 Mei 2021.

“Terkait dengan perkembangan COVID-19 ini mengalami kenaikan daripada kasus global,” kata Airlangga

Airlangga menambahkan, kasus konfirmasi harian Indonesia pada bulan April sebanyak 5.222 kasus per hari, sedangkan kasus pada Januari 10 ribu kasus per hari seperti berita Antaranews.com.

Ilustrasi. Aktivitas bepergan masyarakat di kota mendapat pantauan (Foto: Mulia Nasution)

Kriteria PPKM Mikro secara nasional tetap seperti kriteria sebelumnya, yaitu yang memenuhi salah satu unsur tingkat kematian di atas rata-rata nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional; dan serta tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen.