Pelayanan Kesehatan. Ambulan bantuan pemerintah (Foto Ist)

(Jakarta JDN) – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu indonesia Sehat (JKN-KIS) menghadapi tantangan pembiayaan. Selama ini belum tersedia pembiyaan yang memadai. Padahal program JKN meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyaratan di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta.
“Tantangan di lapangan pun tak kalah banyak,” kata Profesor Hasbullah Thabrany, Chief of Party USAID Health Financing Activiy (HFA).
Hasbullah juga mengungkapkan, belanja kesehatan ‘out of pocket’ dari penduduk Indonesia masih tinggi, yaitu 31,8 persen dari belanja kesehatan total 2017. Sementara tolak ukur WHO, maksimal 20 persen. Total belanja kesehatan di Indonesia dibanding beberapa negara berkembang di Asia Tenggara, relatif rendah.

Saat pertemuan USAID-HFA dengan BPJS di Jakarta, kemarin, Hasbullah Thabrany menjelaskan, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisensi dalam pembiayaan kesehatan. Tujuannya meningkatkan perlindungan keuangan, akses merata ke layanan kesehatan, dan pemerataan hasil kesehatannya. Khususnya dalam program prioritas seperti kesehatan ibu, bayi baru lahir, Tuberkulosis, HIV.
Pada kesempatan ini, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, menyoroti biaya layanan salah satu pemanfaatan Pogram JKN-KIS. Biaya persalinan di fasilitas kesehatan tingkat rujukan seperti rumah sakit, masih tinggi. Pelu perbaikan dalam upya belanja strategis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Perlu peningkatan layanan, sarana, dan prasarananya.
Pemerhati kesehatan merekomendasikan penyusunan kembali manfaat jaminan kesehatan. “Kami menghargai akan disususunnya kebutuhan dasar kesehatan, seperti implementasi kelas standar JKN,” kata Rosa Christiana Ginting, Ketua Perkumpulan Ahli Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia.

Teddy Michelde Witarta

Direktur Eksekutif Cikini Studi, Teddy Michelde Witarta, menyoroti masalah pelayanan kesehatan seperti BPJS yang cenderung berbelit-belt. Mata rantainya panjang, sementara standarisasi pelayanan kesehatan di tingkat pertama, cenderung tidak merata layanannya. Apalagi pelayanan kesehatan seperti sakit gigi. “Kualitas bahan tambalannya rendah. Contohnya, baru beberapa hari sudah copot. Lantas, bagaimana kita yakin bila akan ada peningkatan layanan. Kan butuh biaya, artinya peningkatan layanan akan berkorelasi dengan peningkatan anggaran buat fasilitas kesehatan tingkat pertama,” kata Teddy Witarta, Lulusan University of Nottingham, Kamis (26/3/2021).

Langkah pembenahan internal harus dijalankan BPJS terlebih dahulu. Harus ada kesamaan persepsi, atau kesamaan standar layanan yang mendapat dukungan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. “Standarisasi ini bisa dilakukan segera. Seharusnya pembenahan internal fasilitas kesehatan ini, akan membuat masyarakat percaya diri untuk berobat ke Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kan dahulunya disain Puskesmas bukan buat kegiatan tindakan penyakit kesehatan, tetapi lebih menyasar pencegahan atau edukasi kesehatan kepada masyarakat. Wajar saja bila peralatannya juga sederhana, atau obat-obat buat pasiennya bukan obat paten,” ucap Teddy Witarta.