Jakarta (JDN) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 pada masa persidangan DPR RI Kelima di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

DPR dan Pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2022. Pemulihan sosial dan ekonomi pada Tahun 2021 akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan fiskal RAPBN tahun 2022.

“Alat Kelengkapan Dewan seperti anggota DPR RI dan Komisi-komisi akan mencermati kapasitas fiskal, maupun realisasi anggaran 2021,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna ke-17 di Gedung Nusantara II seperti Antaranews melaporkan.

Ilustrasi. Pandemi masih membayangi kebijakan fiskal tahun 2022. (Foto: Mulia Nasution)

Puan mengingatkan kebijakan fiskal RAPBN 2020 butuh kapasitas fiskal yang kuat sehingga program-program pemulihan sosial dan ekonomi, pembangunan nasional, serta penyelenggaraan layanan masyarakat dapat terwujud. Khususnya dalam pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah situasi pandemi.

“Kapasitas fiskal sangat ditentukan oleh pemulihan ekonomi nasional dan global dalam situasi pandemik COVID-19. Dalam ruang kondisi perekonomian nasional dan global yang masih tertekan akibat pandemik COVID-19 dan dampaknya, maka sisi penerimaan fiskal akan mengalami tekanan sehingga belum dapat menyediakan sumber pendapatan yang optimal,” kata Puan.

Puan menyarankan pemerintah mempertajam kebijakan belanja agar program-program berjalan secara efektif dan efisien. Supaya  pembiayaan defisit benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat.

Pergantian Antarwaktu

Pada kesempatan ini DPR membahas pergantian antarwaktu.

Anggota DPR pengganti antarwaktu yang mengucap sumpah atau janji adalah Itet Tridjajati Sumarijanto dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Lampung II, menggantikan Bambang Suryadi.

Selain itu, Ali Mufhti dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur VII, menggantikan Gatot Sudjito.

Peresmian pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI itu tercantum dalam petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P tahun 2021 pada  27 April 2021 lalu.