Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) bersama Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Kajiyama Hiroshi di Jepang, beberapa waktu lalu.(Dok.Kementerian Perindustrian).

JAKARTA [JDN] – Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi pertemuan semua pihak yang berkepentingan di tubuh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Dalam pertemuan itu disepakati pembentukan panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA). Pertemuan itu dihadiri seluruh pihak, baik manajemen, pemegang polis, serikat pekerja, hingga perwakilan agen asuransi mutual tersebut.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ihsanuddin menilai, pertemuan itu cukup baik terselenggara tanpa kehadiran langsung dari pihak OJK. Sebab, manajemen dan perwakilan pemegang polis membahas beberapa isu terkait penentuan masa depan Bumiputera. Dikatakan, isu yang dimaksud antara lain pembentukan panitia pemilihan BPA dan implementasi Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera.

Selain itu, mekanisme penyampaian informasi kondisi perusahaan kepada para pemegang polis, dan hal-hal lain yang dipandang penting untuk menentukan masa depan perusahaan. “Pertemuan ini akhirnya bisa menjadi forum musyawarah antara manajemen, SP NIBA dan berbagai kelompok/perkumpulan pemegang polis yang merupakan pemilik dari AJB Bumiputera yang selama ini sulit untuk dipertemukan,” kata Ihsanuddin dalam keterangannya, baru-baru ini. Dia memaparkan, hasil nyata dari pertemuan itu adalah kesepakatan bersama pembentukan panitia pemilihan BPA Bumiputera.

Sesuai dengan anggaran dasar (AD) perusahaan, turut disepakati usulan kepada direksi terkait nama-nama perwakilan sebagai panitia pemilihan anggota BPA baru. Kesepakatan itu terjadi antara manajemen Bumiputera yang diwakili oleh seorang Direktur yaitu Dena Chaerudin. Sedangkan dua orang Komisaris yaitu Zaenal Abidin dan Erwin T Setiawan meninggalkan pertemuan tanpa pemberitahuan. Dalam pertemuan itu juga disepakati wakil beberapa kelompok/perkumpulan pemegang polis, serikat pekerja, dan asosiasi agen. “Panitia pemilihan anggota BPA berjumlah 15 orang terdiri atas unsur pemegang polis, asosiasi agen, dan serikat pekerja. Pemilihan akan memilih 11 anggota BPA baru dari 11 daerah pemilihan sesuai anggaran dasar AJB Bumiputera dan akan dilakukan melalui e-voting,” terang Ihsanuddin.

Terkait keberadaan BPA Bumiputera, Ihsanuddin menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM telah disampaikan melalui surat OJK No.S-34/NB.23/2020 tanggal 28 Desember 2020, bahwa masa tugas BPA telah berakhir sejak 26 Desember 2020. Sementara itu, OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan disebut memfasilitasi pertemuan antara manajemen Bumiputera dengan perwakilan beberapa perkumpulan pemegang polis dan serikat pekerja Bumiputera. Hal tersebut akhirnya dilakukan OJK karena sebelumnya manajemen perusahaan belum melakukan pertemuan pemegang polis, yang juga merupakan pemegang saham perusahaan mutual tersebut. Hadir dalam dalam pertemuan tersebut Deputi Komisioner Pengawas IKNB II M Ihsanuddin, Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Rizal Ramadhani, dan Horas Tarihoran dari bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Sementara dari manajemen AJBB hadir Direksi Dena Chaerudin, Komisaris Independen Zaenal Abidin, dan Komisaris Independen Erwin T Setiawan. Dari perkumpulan pemegang polis AJBB hadir antara lain Yayat Supriyatna, Jaka Irwanta, dan Fien Mangiri. Sedangkan dari Serikat Pekerja AJBB diwakili oleh Rizky Yudha P dan Asosiasi Agen Bumiputera diwakili oleh Islandri serta beberapa pendamping dari masing-masing perwakilan.

 

Desakan

Sengkarut di tubuh AJB Bumiputera 1912 menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan sengkarut perasuransian yang menimpa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. “OJK tak boleh main-main dalam melakukan pengawasan terhadap industri keuangan yang mengelola uang masyarakat. Jika sengkarut terhadap AJB Bumiputera 1912 terus berlanjut, rakyat bisa jadi mempertanyakan untuk apa gunanya ada OJK,” ujar Bamsoet dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Ada juga pemegang polis yang tak bisa mencairkan asuransi pendidikan untuk anaknya sehingga menyebabkan polis tak hanya mengalami kerugian materiil, namun juga immateriil.

Saat ini belum ada angka resmi kondisi deficit AJB Bumiputera 1912. Namun, dana per Desember 2019, tercatat total aset AJB Bumiputera 1912 Rp 10,28 triliun dengan kondisi keuangan defisit Rp 23 triliun dan jumlah tunggakan klaim mencapai Rp 4,2 triliun. Potensi klaim di tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 5,4 triliun. “Sejak September 2019, World Bank (Bank Dunia) dalam laporan Global Economic Risks and Implications for Indonesia, telah memberikan catatan khusus terhadap permasalahan AJB Bumiputera 1912. Bank Dunia bahkan menyebutkan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan yang mungkin tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera,” kata dia.

Bamsoet mengungkapkan jauh sebelum World bank memberi penilaian, sengkarut terhadap AJB Bumiputera 1912 telah berlangsung sejak krisis ekonomi 1998. Sejak pengawasan industri asuransi ada di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) hingga berganti ke tangan OJK, sengkarut AJB Bumiputera 1912 belum terselesaikan. “Ini menunjukan ada yang salah dalam mekanisme pengawasan, karenanya OJK harus menunjukan kinerjanya agar publik tidak meragukan keberadaannya,” ungkap mantan Ketua DPR RI ini. Ia menekankan sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, AJB Bumiputera 1912 yang berbasis perusahaan asuransi mutual ini harusnya bisa bertindak profesional mengelola uang masyarakat.

Ketidakmampuan membayar klaim nasabah menjadi pertanda adanya salah urus dalam mengelola perusahaan. Bahkan, Bamsoet mengatakan bisa jadi ada tindakan pelanggaran hukum yang perlu diusut. Bamsoet meminta manajemen AJB Bumiputera 1912 terbuka kepada pemegang polis. Sebagai perusahaan asuransi berbasis badan hukum mutual, keterbukaan kondisi keuangan adalah kunci utama supaya perusahaan bisa keluar dari kemelut. Para pemegang polis harus tahu kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi karena untung dan rugi perusahaan juga ditanggung mereka. “Jika manajemen tak mau terbuka, AJB Bumiputera 1912 bisa saja di demutualisasi. Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2019 tentang Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, yang memungkinkan mengubah bentuk dari asuransi usaha bersama (mutual) menjadi perseroan terbatas (PT). Sehingga bisa lebih mudah mendapatkan investor dan modal, serta menyelesaikan berbagai sengkarut lainnya,” pungkas Bamsoet.