Menteri Keuangan Sri Mulyani [Foto: Dok Kemkeu]
Jakarta [JDN] – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, ekonomi dan keuangan syariah harus berkontribusi dalam memulihkan kondisi Indonesia yang tertekan akibat krisis pandemi Covid-19 baik dari sisi sosial dan ekonomi.

“Ekonomi dan keuangan syariah itu penting tapi tidak terpisah pada keseluruhan ekonomi, tidak eksklusif. Harus dipikirkan bagaimana kontribusi ekonomi syariah dalam pemulihan kita,” kata Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (6/4/2021)

Ia menuturkan, banyak azas dalam ekonomi syariah yang dapat menjadi pendorong pemulihan seperti dalam Islam yang menjunjung tinggi azas keadilan, transparansi, tata kelola yang baik, dan ikhtiar yang maksimal.

Menurut dia, berbagai azas tersebut sangat cocok untuk mendorong pemulihan dan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap seperti perbaikan tata kelola menjadi lebih baik.

“Salah satunya adalah tata kelola yang buruk. Itu menjadi salah satu solusi dari value ekonomi syariah,” ujarnya.

Kemudian, azas ekonomi syariah seperti menjunjung tinggi kepedulian juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kalau masalah SDM kita diminta selalu caring kepada semua. Investasi SDM itu penting sekali, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal. Ini cocok di dalam middle income trap,” jelasnya.

Dijelaskan, ekonomi syariah lainnya seperti wakaf dan zakat juga mampu menjadi wadah sinergi untuk menyalurkan bantuan sosial sehingga dampaknya dalam membantu kelompok miskin menjadi lebih efektif.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djustini Septiana menilai, salah satu tantangan dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah yaitu keuangan syariah di Indonesia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem industri halal.

“Hal ini mempengaruhi peningkatan market share keuangan syariah yang terbatas. Di Januari 2021 masih sebesar 10 persen dari aset industri keuangan nasional,” ujar Djustini.

Tantangan berikutnya, lanjut Djustini, adalah permodalan yang terbatas. Masih terdapat enam bank syariah yang memiliki modal inti di bawah Rp 2 triliun dari 14 bank umum syariah per Desember 2020.

Sementara itu indeks literasi keuangan syariah masih sangat rendah yaitu sebesar 8,93 persen, jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 38,03 persen.

Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1 persen, juga masih jauh tertinggal dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan nasional 76,19 persen.

“Selanjutnya yaitu terbatasnya sumber daya di industri keuangan syariah antara lain disebabkan kebutuhan SDM yang handal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan syariah ini masih rendah,” kata Djustini.

Ia menambahkan daya saing produk dan layanan keuangan syariah juga relatif belum setara dibandingkan keuangan konvensional.

“Dalam hal ini diversifikasi produk keuangan syariah yang business matching menjadi hal yang sangat krusial,” ujar Deputi Komisioner OJK itu.

Tantangan terakhir yaitu rendahnya penelitian dan pengembangan (R&D) dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih dari 87 persen dari populasinya atau setara dengan 230 juta penduduk adalah umat Islam.

Selain itu penduduk Indonesia terdiri dari 56,7 persen tinggal di perkotaan dan 43,3 persen tinggal di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi syariah juga tinggi di mana pada 2019 tercatat 5,72 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

“Industri halal Indonesia juga semakin meningkat yang ditunjukkan oleh nilai perdagangan industri halal di Indonesia pada 2020 telah mencapai 3 miliar dolar AS dengan tren yang meningkat,” kata Deputi Komisioner OJK Djustini. [Ant/YS]