Ilustrasi migas. [Foto: Istimewa]
Jakarta – Target besar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berupa produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030 bukan tak mungkin bisa direalisasikan. Apalagi, sudah banyak pihak, terutama berbagai instansi pemerintahan memberi dukungan besar. Industri migas memang menjadi perhatian, karena menjadi lokomotif pergerakan ekonomi.

Potensi migas masih besar dan terbuka bagi investor, tentunya perlu stimulus, insentif, dan kepastian berinvestasi yang jelas. Hal yang disebutkan terakhir itu yang sebenarnya perlu diperkuat, kepastian berinvestasi yang jelas atau dengan kata lain, kepastian hukum.

Memang, potensi besar yang digaungkan pemerintah kita untuk peningkatan produksi migas masih sangat besar. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini, dari 128 cekungan, baru 20 cekungan yang diproduksi, dan 68 cekungan yang belum dieksplorasi. Menurut Menkeu, banyak investor juga tertarik meningkatkan investasi di Indonesia, namun perlu mendapatkan insentif dan stimulus yang tepat.

Stimulus dan insentif memang perlu untuk membangkitkan minat, tetapi sejatinya, para investor atau pemilik modal selalu melihat dari sisi kepastian hukum ketika akan berinvestasi di suatu negara. Hukum merupakan faktor sangat penting terkait perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal.

Hal tersebut yang mendasari terciptanya kepastian, keadilan, dan efisiensi bagi pihak penanaman modal. Makanya, Indonesia perlu tampil dengan kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi peningkatan gairah berinvestasi. Dan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk merajut kebijakan yang seramah mungkin.

Kebijakan-kebijakan yang digariskan pemerintah harus mampu meningkatkan mobilitas investasi yang sangat tinggi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip penanaman modal internasional di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). (K Harjono, 2007)

Sebenarnya, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan hal tersebut di periode awal kepemimpinannya, akhir 2014 lampau. Presiden ingin memastikan bahwa semua hambatan-hambatan dalam investasi di sektor migas harus dihilangkan. Hal tersebut ia sampaikan terkait perlunya kepastian dalam perjanjian perpanjangan kontrak.

Kita bisa berkaca pada Kolombia yang menjamin kepastian hukum bagi para investor. Sama seperti yang disampaikan Jokowi, Presiden Kolombia Ivan Duque pada Mei 2019 memberi pernyataan tegas yang banyak dikutip media internasional sebagai terobosan besar bagi industri migas negara Amerika Latin berpenduduk 50,8 juta jiwa itu.

“Pemerintah kita ramah terhadap investasi swasta, baik lokal maupun asing. Kami ingin memposisikan Kolombia sebagai tujuan utama investasi di sektor energi di seluruh Kawasan,” demikian kata Duque.

Ivan Duque memberikan insentif fiskal yang penting untuk sektor migas, termasuk hidrokarbon dan energi alternatif.

Namun, bukan insentif fiskal itu yang menjadi jualan utama Duque dalam menarik investor, melainkan memberi jaminan bagi kepastian hukum.

“Kami telah menjadi salah satu negara dengan stabilitas yudisial dan kontraktual paling tinggi di kawasan ini, yang memungkinkan investor asing datang ke sini dengan kepastian bahwa tidak akan ada perubahan legislasi atau yudisial yang akan berdampak negatif terhadap investasi mereka.”

Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Kolombia menempuh jalur “damai” dengan pemberontak, seperti dicapainya perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). Hal itu demi menumbuhkan rasa aman bagi para penanam modal.

Tercatat, pada Januari 2020, produksi minyak Kolombia dimulai dengan ledakan. Negara ini memproduksi hampir 900.000 barel minyak per hari. Menurut Asosiasi Petroleum Kolombia (ACP), produksi yang kuat itu sebagian didorong oleh meningkatnya investasi di sektor hidrokarbon, yang diproyeksikan meningkat hampir 25 persen YoY menjadi hampir US$ 5 miliar pada tahun 2020. Dua tahun sebelumnya, produksi minyak Kolombia hanya sekitar 800.000 barel per hari.

Kisah sukses Kolombia itu juga menjadi perhatian Nanang Abdul Manaf, Tenaga Ahli Komite Pengawas SKK Migas. Menurut dia, dalam waktu singkat, Kolombia bisa memperbaiki investasi hulu migas dan meningkatkan cadangan serta produksinya.  Pemerintah Kolombia membidik investor dengan baik. Pemerintah di negara itu memberikan fleksibilitas perpajakan, seperti pertimbangan variabel harga minyak serta kondisi geologi cadangan. Dalam kondisi harga minyak yang turun seperti saat ini, investor dapat tetap menjalankan bisnis dan investasi.

Namun, yang perlu digarisbawahi, Kolombia menghargai kesucian kontrak karena tidak ada perubahan pascakontrak diresmikan hingga selesai kontrak 30 tahun mendatang. Menurut Nanang, hal serupa juga dilakukan Mesir. Sama seperti Kolombia, Mesir juga menjaga kesucian kontrak, sehingga memberi kepastian hukum yang jelas bagi para investor migas.

Soal pentingnya kepastian hukum juga pernah dilansir Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. Menurut dia, selama ini pemberian insentif dilakukan demi menarik minat para investor. Sayangnya, pemberian insentif itu ibarat dokter yang salah memberikan resep kepada pasiennya.

Kardaya menilai, kepastian hukum harus dikejar. Soalnya, dikasih berapapun insentif, namun kepastian hukumnya belum ada, tentu akan membuat investor ragu.

Makanya, Kardaya berharap upaya eksplorasi tetap didorong oleh SKK Migas. Ia menilai, insentif selama ini diberikan karena eksplorasi mati suri, perusahaan minyak besar tidak mau eksplorasi di Indonesia.

Pengamat dan Praktisi Migas Widyawan Prawira Atmaja menilai, aspek kepastian hukum salah satunya menyangkut kelanjutan Revisi Undang-Undang Migas yang tak kunjung rampung. Ia pun berharap DPR bersama Kementerian ESDM bisa segera mendorong agar RUU Migas dapat segera dirampungkan.

RUU Migas memang menjadi hal dalam memastikan kepastian hukum dalam berinvestasi. RUU yang menjadi inisiatif DPR ini diharapkan bisa menjadi aturan yang jelas untuk dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi yang menekankan agar pembentukan UU Migas sebagai momentum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, bisa berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sejatinya, apa yang ditempuh Kolombia dan Mesir tentang jaminan kepastian hukum bagi investor memang mengacu pada prinsip dasar yang berlaku universal. Inipun sebenarnya tak sulit diterapkan Indonesia. Boleh dibilang, dalam penanaman modal, harus dijunjung tinggi prinsip nondiskriminasi. Artinya, harus ada perlakuan sama bagi semua investor, baik lokal maupun asing. Juga prinsip perlakuan sama dan setara bagi semua penanam modal. Selain itu, perlu mengusung prinsip transparansi, yakni menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main penanaman modal dari aspek pre-investment hingga post investment. (FE Unair, 2006).

Tentunya, ada beberapa standar yang diinginkan investor. Mereka memerlukan adanya kepastian soal pemberitahuan tentang aturan main penanaman modal. Penting adanya media-media yang dapat diakses secara publik, mudah, dan cepat bagi kepentingan setiap pihak, baik dari dalam maupun luar negeri pada saat mereka ingin melakukan penanaman modal di suatu negara.

Selain itu, perlu adanya perlakuan yang menjamin eksistensi keberlangsungan investasi di suatu negara termasuk jaminan terhadap hak milik, tenaga kerja asing, izin kerja sangat membantu, dan menstemulir masuk dan bertahannya suatu penanaman modal. Standar lainnya, perlu adanya konsesi terkait proses seleksi (tender) terbuka, adil, dan efisien. Ini penting untuk menutup setiap bentuk korupsi yang akan mengarah pada bentuk ekonomi biaya tinggi.

Para investor juga menginginkan adanya kepastian tidak adanya kebijakan nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan yang berinvestasi, kecuali dengan alasan-alasan yang sah, seperti aktifitas yang terbukti merugikan keuangan negara, keamanan negara, dan Kesehatan masyarakat, dan dengan cara-cara yang sah pula, seperti dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan kompensasi yang prompt, adequate, and effective. (Keith S Rossen, 2007).

Tentunya, jika semuanya itu bisa diterapkan, bukan hal mustahil terjadinya kebangkitan industri hulu migas di Indonesia, dan target 1 juta barel per hari dan 12 BSCFD pada 2030 bisa tercapai. [Yuliantino Fernando]