JAKARTA [JDN] – Industri asuransi nasional mulai membaik. Indikatornya terlihat dari tren investasi  yang tumbuh 1,34%, (yoy) dari Rp 571,09 triliun pada Januari 2020 menjadi Rp 578,75 triliun pada Januari 2021. Perbaikan di sisi investasi asuransi itu seiring dengan tren positif yang ditunjukkan pasar modal. Sebab, industri asuransi menempatkan sekitar 70-80% investasinya pada instrumen di pasar modal.

Kondisi membaiknya industri asuransi itu diyakini akan berlanjut sepanjang paruh pertama tahun ini. Apalagi setelah adanya kebijakan relaksasi yang dikeluarkan pemerintah dalam meningkatkan daya beli dan produktivitas industri, seperti penghapusan PPnBM awal Maret 2021 ini.

“Ini juga akan memperbaiki kurva pertumbuhan sejalan dengan adanya program vaksinasi,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi dalam diskusi virtual di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, aset mengalami pertumbuhan positif walaupun relatif belum optimal. Pertumbuhannya itu sekitar 1,73% (yoy). Di Januari 2020 itu Rp 734,64 triliun, di Januari 2021 Rp 747,37 triliun

Selain itu, tambah dia, solvabilitas (risk based capital/RBC) industri asuransi relatif terjaga dengan baik atau masih di atas ketentuan sebesar 120%. Solvabilitas asuransi jiwa terjaga di level 535,08%, sedangkan asuransi umum dan reasuransi di posisi 343,47%.

Baca juga: “OJK: Pandemi Jadi Momentum Kebangkitan Asuransi”

Pemanfaatan Digital

Riswinandi menambahkan, di era saat ini, industri asuransi perlu gencar dalam pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis perusahaan. Hal itu diyakini akan memberikan dampak yang signifikan.

Diakui, setiap perusahaan asuransi memang sudah mesti menerapkan manajemen risiko yang berbasis teknologi informasi. OJK saat ini sudah menyiapkan regulasi terkait hal tersebut. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, aturan terkait manajemen teknologi informasi bisa dikeluarkan,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Tirta Segara mengatakan, semua pihak perlu terus mendorong literasi keuangan dan mengedukasi secara spesifik setiap lapisan masyarakat.

Digitalisasi terjadi di seluruh aspek baik transportasi, traveling, dunia hiburan, perbelanjaan dan tentunya di bidang keuangan. Selain banyak manfaat yang diperoleh, di sisi lain setiap tahun terus bermunculan financial technology (fintech) ilegal dan investasi bodong yang jumlahnya mencapai ribuan akun. Dari sisi nilai, kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp 8.160 triliun per tahun. Sehingga diperlukan sinergi yang baik dari berbagai lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ini secara bersama-sama.

“Kita harus melindungi kedua sisi, yaitu konsumen serta lembaganya, sehingga akhirnya akan diperoleh peningkatan tingkat kepercayaan bagi semua stakeholders jasa keuangan tersebut. Oleh sebab itu, program perlindungan konsumen di era digital menjadi semakin penting dan krusial,” tutur dia.

Menurut Tirta, setiap jasa keuangan harus diawasi dengan dua fokus, yaitu pertama prudential, yang mencakup seperti kesehatan individu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), profil risiko, rasio keuangan, dan manajemen atau operasional dan yang kedua fokus market conduct, yaitu mengawasi perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumen. [ID/YS]