Jakarta (JDN) – Ketergantungan terhadap impor barang modal semakin kritis, perlu langkah perbaikan penggunaan produk dalam negeri agar industri berkembang lebih maju. Sekarang ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang gencar dengan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk memberi kesempatan bagi industri di Indonesia tumbuh lebih baik, mengingat potensi belanja barang dan modal APBN mencapai Rp607 triliun.

APBN tersebut terdiri atas belanja barang Rp357,4 triliun, dan belanja modal Rp250,3 triliun.

“Peluang ini memiliki potensi untuk menumbuhkan industri dalam negeri,” kata Masrokhan, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/3/2021).

Ilustrasi. Pameran otomotif, salah satu contoh peningkatan penggunaan barang dalam negeri untuk mengurang impor. (Foto: Mulia Nasution)

Masrokhan memaparkan Tim Nasional (Timnas) P3DN meluncur pada 2018, telah mengeluarkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 10.000 produk.

Untuk itu Kemenperin akan mengakselerasi program itu agar sasaran untuk pertumbuhan industri di Tanah Air dapat terwujud.

P3DN salah satu program yang mendapat perhatian Kemenperin sebagai upaya penurunan impor sebesar 35 persen pada 2022.

Nilai substitusi impor yang menjadi target adalah Rp152, 83 triliun atau 35 persen dari potensi impor 2019 sebesar Rp434 triliun.

“Langkah-langkah Kemenperin dalam upaya penurunan impor, melalui substitusi impor dan peningkatan penggunaan sektor industri,” kata Masrokhan.

Selain P3DN, langkah lain untuk mengakselerasi program substitusi impor dan mendorong akselerasi pertumbuhan industri pada tahun 2021 melalui kebijakan harga gas industri, program hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, program pengembangan digital capability center, program pengembangan vokasi industri, program pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), dan program bangga buatan Indonesia.

llustrasi. Daihatsu memacu penggunaan barang modal dalam negeri. (Foto: Mulia Nasution)

Kemeperin sebagai koordinator Tim Nasional program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) memacu tim yang terdiri dari Kementerian/Lembaga untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Dengan Tim P3DN pada masing-masing Kementerian/Lembaga maupun BUMN Nasional, komitmen implementasi P3DN pada masing-masing instansi dapat lebih maksimal dalam pengadaan barang atau jasa.

Tim P3DN berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Nasional P3DN yang terbagi dalam tiga fungsi, yaitu Pokja Pemantauan P3DN, Pokja TKDN serta Pokja Sosialisasi. Ini berguna untuk memaksimalkan penyerapan penggunaan produk, serta meningkatan fungsi monitoring, maupun evaluasi.

Upaya akan berdampak terhadap penurunan importasi dan penguatan struktur industri manufaktur, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi defisit perdagangan melalui ekspor, dan substitusi impor, meningkatkan pemasukan pajak, serta berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat.

Kajian terhadap capaian TKDN yang dilaksanakan BPKP pada tahun 2018 mencakup enam sektor, antara lain sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan, migas, ketenagalistrikan, industri farmasi, dan industri galangan kapal. Dari keenam sektor tersebut, penggunaan Komponen Dalam Negeri (KDN) sebesar Rp204,06 Triliun (atau sekitar USD14,57 Miliar).

Perincian pada sektor ketenagalistrikan penggunaan KDN sebesar Rp99,59 Triliun (7,11 miliar dolar AS), dan pada sektor migas mencapai Rp26,49 Triliun (1,8 Miliar dolar AS).

Besarnya nilai penggunaan KDN pada sektor-sektor tersebut merupakan potensi pengurangan nilai importasi per tahun.

Selain itu terdapat rencana pembangunan beberapa Proyek RDMP dan GRR Pertamina di Balikpapan, Balongan, Tuban, Cilacap, dan Bontang yang direncanakan selesai sampai dengan tahun 2026 sepert dikutip dari Antaranews.com.

Pertamina berkomitmen untuk menggunakan KDN minimal sebesar 30 persen yang setara dengan 11,46 miliar dolar AS dari total nilai proyek sebesar 38,2 miliar dolar AS.

Semakin tinggi capaian TKDN akan semakin banyak komponen dalam negeri yang digunakan. Perlu target peningkatan capaian TKDN pada setiap instansi atau lembaga.